JAKARTA,quickq咋样 DISWAY.ID--Data Global Gender Gap Index World Economic Forum mengungkapkan bahwa Indonesia mengalami penurunan skor dan peringkat dari 87 pada 2023 menjadi 100 pada 2024.

Ia pun menyoroti pemberdayaan politik Indonesia yang penyumbang terbesar penurunan peringkat Indonesia pada Indeks Kesenjangan Gender Global.

BACA JUGA:Berkaca dari Kasus Pembunuhan Siswa SMP di Palembang, KemenPPPA Ingatkan Orang Tua Pantau Anak Main Gadget

BACA JUGA:KemenPPPA Turun Tangan Bantu Kasus Ibu dan Pacar Lecehkan Anak di Sumenep

"Yang paling menurun itu adalah economic participation and opportunity dari 87 ke 100, lalu kemudian political empowerment dari 81 ke 107. Jadi bagaimana kemudian Pilkada kita gunakan untuk mempromosikan eliminasi atau meminimalisir kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan," tutur Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Kantor KemenPPPA, Jakarta, 9 September 2024.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa Pilkada 2024 ini bisa menjadi momentum untuk mengejar jarak antara laki-laki dan perempuan yang terlibat pada kontestasi politik serentak ini.

BACA JUGA:Cukai Makanan dan Minuman Manis Berlaku 2025, KemenPPPA Angkat Bicara

BACA JUGA:Pemberian Susu Ada di Program Makan Bergizi Gratis, Apa Kata KemenPPPA?

Kendati demikian, ia menyebut sejumlah tantangan masih dihadapi para perempuan Indonesia pada percaturan politik di Pilkada 2024.

"Yang pertama itu adalah tidak ada kebijakan afirmasi atau kuota. Jadi kita itu hanya punya kebijakan afirmasi dipanggilnya DPR dan DPRD. Sementara kalau di pilkada, perempuan mendapatkan tiket pencalonan itu berbasis modal politik dan sosial personal. Serta adanya dukungan atau keberpihakan partai politik. Kalau partai politik yang tidak mendukung, tidak berpihak, ya tiket itu akan semakin jauh," tuturnya.

Sehingga meskipun perempuan tersebut memiliki basis sosial atau politik, jika tidak mendapatkan dukungan partai, pada akhirnya tidak mendapatkan akses untuk mencalonkan diri.

BACA JUGA:KemenPPPA: Pemberian Makanan Tidak Bergizi Termasuk Eksploitasi Anak

BACA JUGA:Dukung Program Makan Bergizi Gratis, KemenPPPA Turut Dilibatkan

"Yang kedua hambatan dari sisi regulasi. Terus terang kita masih menghadapi adanya barrier to entry. Atau pembatasan yang menghalangi untuk mengakses pencalonan," tambahnya.

• 1
• 2
• »

• ·DPR RI Tunda Rapat Pembahasan Efisiensi Anggaran Bareng Kementerian
• ·美国电影学校排名前十强
• ·Lagi, Ini Bantahan Terbaru Anies Baswedan
• ·世界三大珠宝设计学院详解
• ·Aduh! Mahasiswa Bakal Terlantar Nih, Dosen ASN Ancam Mogok Ngajar Jika Tukin Belum Dibayar
• ·Kenapa Imlek Selalu Identik dengan Hujan?
• ·英国纽卡斯尔大学如何？
• ·美国景观设计专业研究生排名TOP5院校
• ·Puskesmas Batasi Kuota Cek Kesehatan Gratis per Hari, Ini Penjelasan Kemenkes
• ·Ya Ampun!! 40 Masjid di Wilayah Anies Masih Gelar Salat Tarawih Berjamaah
• ·Prabowo Beri Kepastian soal Kenaikan Tunjangan Guru ASN dan non
• ·CCA Vs CalArts
• ·Pembangunan IKN Dipastikan Berlanjut, Pemerintah Anggarkan Rp48,8 Triliun hingga 2029
• ·CCA Vs CalArts
• ·宾夕法尼亚大学建筑系学位设置及申请要求
• ·Komnas HAM Minta Polda Jateng Pidana Oknum Polisi Tembak Siswa SMK di Semarang