Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku tak bisa sembarangan dalam memberikan perlindungan saksi dan ahli berkenaan dengan perkara pemilu di Mahkamah konstitusi (MK). Komunikasi dengan MK diperlukan sebelum memberikan perlindungan saksi dan ahli tersebut.

"Kami enggak bisa langsung memberikan perlindungan karena ranahnya bukan ranah pidana," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

Hasto mengatakan, LPSK baru berniat melakukan komunikasi dengan MK terkait hal tersebut. Dia mengatakan, hal itu diperlukan jika ingin memenuhi permintaan perlindungan saksi dan ahli yang dimaksud.

Baca Juga: LPSK Ragu Lindungi Saksi Kubu Prabowo Karena...

Hasto mengatakan, ada dua cara bagi para saksi dan ahli yang ingin mendapatkan perlindungan dari LPSK berkaitan dengan sengketa pemilu. Dia mengungkapkan, salah satu mekanismenya jika MK misalnya memberikan perlindungan tapi bekerja sama dengan LPSK.

Hasto melanjutkan, mekanisme lainnya, yakni kalau MK meminta LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan ahli yang diajukan. Hasto mengatakanm saat ini LPSK tengah menunggu komunikasi dengan MK berkaitan dengan masalah tersebut.

"Nah itu baru kami bisa putuskan apakah memberikan perlindungan atau tidak," ucapnya.

Sebelumnya, permintaan perlindungan saksi dan ahli diminta oleh Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjojanto (BW) kepada MK. Permohonan itu diajukan karena ada kekhawatiran akan adanya intervensi dari calon presiden (capres) pejawat. BW berpendapat, petahana mempunyai potensi menggunakan seluruh sumber dayanya.

Baca Juga: Kubu Prabowo-Sandiaga Sambangi LPSK, Ada Apa?

Alasan lain yang menjadi pertimbangan dimintanya peindungan saksi oleh BW menyusul adanya potensi proses pemeriksaan di MK tidak bisa seluas-luasnya memberi akses keadilan. Permintaan itu dikemukaan BW setelah sidang pendahuluan sengketa pemilu di MK.

"Kalau permohonan dari pengacara pasangan calon langsung, ya kami belum bisa berikan perlindungan karena itu bukan ranah kami," kata Hasto.

• ·Kemarin Puji Anies, Eh Sekarang Bos Survei Tanya Logika Pemprov DKI
• ·Kia, BMW, Hyundai Recall Lebih dari 16.000 Kendaraan karena Komponen Cacat
• ·5 Zodiak Paling Sial di Tahun 2024, Berat dan Penuh Tantangan
• ·Isu Akuisisi J Resources Mencuat, Manajemen DOID dan PSAB Angkat Bicara
• ·Viral Masak Mi Instan Direbus dengan Kemasannya, Awas Bahaya
• ·Citilink, Trigana Air, dan Pelita Air Paling Tepat Waktu Selama Nataru
• ·Menteri UMKM Ungkap Solusi Terbaik untuk Polemik Tarif Ojek Online
• ·Daftar Maskapai Penerbangan Paling Tepat Waktu di Dunia, Tak Ada RI
• ·Polisi Kini Tangani Laporan 'Jokowi Banci'
• ·Jelang 66 Hari Pemerintahannya, Jokowi Bersyukur Upacara HUT ke
• ·Entrepreneur Hub Terpadu Wadah Strategis Cetak Wirausaha Unggul Lewat Kolaborasi
• ·7 Etika Dasar dan Sopan Santun yang Sering Dilupakan Orang
• ·Mobil Dufi eks Wartawan Ditemukan di Lampung
• ·Jelang 66 Hari Pemerintahannya, Jokowi Bersyukur Upacara HUT ke
• ·Proyek Migas Natuna Bukti Keterbatasan Geografis Tak Jadi Penghalang Kinerja Anak Bangsa
• ·Selidiki Kematian Dokter PPDS Undip, Menkes Sambangi Keluarga Aulia Risma Lestari